Pemahaman Akuntan Terhadap Standar Akuntansi Internasional

1    Pembahasan

1.a  Pemahaman Akuntansi Internasional

Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Perkembangan akuntansi internasional sekarang ini semakin pesat dan perhatian profesi akuntan pun terhadap masalah ini semakin besar.

Weirich et.al (Belkaoui, 1985), berpendapat bahwa akuntansi internasional adalah semua perbedaan prinsip, metode dam standar akuntasi semua Negara. Termasuk didalamnya prinsip akuntasi ( GAAP) yang yang ditetapkan di tiap Negara, sehingga akuntan harus menguasai semua prinsip di semua Negara jika mempelajari akuntansi internasional. Tidak ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini diakui karena adanya perbedaan geografi , sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

  

2.a  Perkembangan Akuntansi Internasional

Porsi Pengembangan Akuntansi Internasional Choi et.al (1998:38) mengungkapkan bahwa secara struktural pengembangan akuntansi internasional yang terjadi sekarang meliputi porsi sebagai berikut :

1.       Pola Pengembangan Komparatif

Pendekatan yang dikembangkan oleh Mueller yang berbeda terhadap pengembangan akuntansi dapat diamati di negara-negara barat yang memiliki sistem ekonomi yang berorientasi pasar, meliputi; Pola makorekonomis, pola mikroekonomis, pendekatan disiplin independen, dan pendekatan akuntansi seragam. Wolk & Tearney, (1992; 578) menggagas, bahwa secara teoritis ada tiga model yang disodorkan untuk menyeragamkan pemahaman mengenai akuntansi internasional, yaitu, absolute uniformity, circumstantial uniformity, purposive uniformity. Absolute uniformity, berarti satu set standar akuntansi yang baik dalam satu format pelaporan keuangan akan berlaku di seluruh komunitas ekonomi internasional tanpa membeda-bedakan keadaan ekonomi dan kebutuhan pemakai.Circumstantial uniformity, berdasarkan basis transnasional yang mengijinkan perbedaan metode akuntansi yang digunakan dimana keberadaan akuntansi ditunjukan. Sedangkan Purposive uniformity, akan mempertimbangkan kedua keadaan perbedaan yang mendasarinya seperti halnya kebutuhan pemakai yang berbeda dan manfaatnya.

2.      Pengembangan Kerangka-Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dikembangkan menggunakan dasar pikiran akuntansi sebagai suatu disiplin independen. Faktor-faktor internal atau intrinsic dari akuntansi disusun secara hirarkis dan berhubungan secara horizontal dalam usaha untuk mengembangkan struktur internal yang komprehensif dan konsisten bagi semua aspek disiplin akuntansi keuangan.

3.      Perusahaan Multinational (MNCs) sebagai agen pengembangan Akuntansi

Pada saat ini harmonisasi pengukuran akuntansi dan pengungkapan keuangan komprehensif masih jauh dari harapan. Meskipun demikian, dapat ditemui keinginan-keinginan untuk melihat harmonisasi akuntansi global yang lebih besar.

4.      Kebutuhan Akuntansi dari negara berkembang

Perhatian akuntansi di negara berkembang meliputi: tipe sistem akuntansi yang sedang dibutuhkan dan pendidikan dan sarana lalin apa yang harus dipakai Negara sedang berkembang untuk memperbanyak akuntan terlatih. Cara yang lain adalah dengan transfer teknologi akuntansi negara maju yang dilakukan secara selektif.

5.      Fungsi Akuntansi dalam ekonomi terpusat

Perbedaan yang mendasar antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat adalah bahwa dalam ekonomi terpusat, semua aktivitas ekonomi yang substantive dikelola oleh pemerintah. Choi et. al (1998 ; 52) menggambarkan perbedaan fungsi akuntansi dari ekonomi pasar dan ekonomi pusat dilihat dari struktur organisasi, pembukuan, pengendalian dan audit, dan referensi-referensi untuk follow up.

3.a  Pemahaman Akuntan Terhadap Standar Akuntansi Internasional

Pemahaman akuntan khususnya akuntan Indonesia terhadap standar akuntansi internasional masih sangat rendah. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi internasional itu salah satunya disebabkan oleh pengetahuan istilah dalam akuntansi itu sendiri juga rendah. Di samping itu, para akuntan juga masih kesulitan untuk mengadaptasi dan mengadopsi standar akuntansi internasional. Untuk itu, penyusunan kamus akuntansi Indonesia yang dapat mengadopsi standar-standar akuntansi Internasional mendesak untuk dibuat.

Penyusun Kamus Akuntansi Indonesia Prof Dr Indra Bastian MBA Akt di kampus Universitas Gadjah Mada, Senin (17/1), mengatakan Pemahaman para akuntan terhadap standar-standar akuntansi internasional masih minim sehingga kamus akuntansi Indonesia mendesak untuk dibuat. Ia menambahkan hingga saat ini memang belum ada kamus akuntansi Indonesia. Padahal, konvergensi terhadap Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) membawa dampak yang luas terhadap pengembangan akuntansi di Indonesia, baik secara praktik maupun akademik. "Konvergensi ini mempengaruhi pakem teori akuntansi di Indonesia, yang berdampak pada perubahan dalam penyusunan laporan keuangan entitas," jelasnya.

Terlebih dominasi para praktisi yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat adaptasi IFRS hampir tanpa filter. Di sisi lain,  kendala perbedaan bahasa dan interpretasinya pada berbagai standar akuntansi juga menjadi urgen dan tantangan tersendiri di Indonesia. "Kendala dan tantangan lain adalah interpretasi serta kendala bahasa dalam mengadopsi IFRS oleh para akuntan yang hampir tanpa filter." jelasnya.

                                                             

2        Kesimpulan

Berdasarkan review tersebut dapat diperoleh informasi yaitu bahwa pemahaman para akuntan di Indonesia terhadap Standar Akuntansi Internasional masih dikategorikan minim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya kendala perbedaan bahasa dan interpretasi, termasuk juga dominasi para praktisi yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), membuat adaptasi IFRS hampir tanpa filter. Padahal, konvergensi terhadap Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) membawa dampak yang luas terhadap pengembangan akuntansi di Indonesia, baik secara praktik maupun akademik. Konvergensi ini memengaruhi pakem teori akuntansi di Indonesia, yang berdampak pada perubahan dalam penyusunan laporan keuangan entitas.  Maka pembuatan kamus Akuntansi Indonesia, diharapkan dapat menjadi suatu solusi untuk mengatasi minimnya pemahaman para Akuntan Indonesia terhadap standar akuntansi internasional agar dapat tetap berkembang seiring dengan berkembangnya standar akuntansi internasional

Demikian review ini saya buat semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Mohon maaf bila masih banyak terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan materi dan isi review ini penulis terima dengan senang hati.

Sumber : http://andhika-pras.blogspot.com/

   http://ugm.ac.id/id/

Adopsi Pola PSAK di Indonesia

1.a  Pembahasan

1.a.1  Pemahaman PSAK

Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. Standar akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan.

Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahasan dalam membuat laporann keuangan.  Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

1.a.2  Pemahaman Standardisasi

Standardisasi adalah proses pembentukan standar teknis , yang bisa menjadi standar spesifikasi , standar cara uji , standar definisi , prosedur standar (atau praktik). Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kuantita, kualita, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Tidak boleh tidak standar harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan standar atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industry dimana perusahaan itu berada

1.a.3  Pemahaman Harmonisasi

Pengertian harmonisasi adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan. Namun, pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan komparabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standart harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai Negara. Secara sederhana pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional.Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional.

1.a.4  Pemahaman Konvergensi

Konvergensi adalah dua benda atau lebih bertemu/bersatu di suatu titik, pemusatan pandangan mata ke suatu tempat yang amat dekat. Istilah konvergensi ini bisa dipadukan dengan kata-kata lainnya, misalnya dalam konteks ini adalah IFRS. Sehingga, konvergensi ke IFRS berarti penggabungan atau pengintegrasian Standar, Interpretasi & Kerangka Kerja dlm rangka Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan yang diadopsi dari IFRS  yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Istilah konvergensi secara umum juga merujuk pada kaitannya dengan perkembangan Akuntansi yang ada diindonesia.

1.b  Ruang Lingkup

PT Garuda Indonesia (Persero) berdiri berawal pada saat perang tahun 1940-an. Pada waktu itu maskapai ini dikenal sebagai "Garuda Indonesian Airways." Adapun proses penyusunan Laporan Keuangan PT. Garuda Airlines (GA) adalah dengan pengumpulan data dari cabang-cabang GA yang tersebar di dalam dan luar negri. Karena GA merupakan perusahaan milik negara, saham dan modal pada GA merupakan milik pemerintah, sehingga Laporan Keuangan yang dibuat oleh GA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri BUMN dan menteri Keuangan.

Alasan awal PT. Garuda Airlines (GA) karena melakukan pola IFRS adalah tidak adanya ketentuan dalam PSAK yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan, sehingga pihak GA merasa perlu menjadikan IFRS sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan karena pada IFRS terdapat chapter yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan. Dengan adanya chapter tersebut, GA merasa lebih mudah dalam membuat laporan keuangan karena ada pedoman yang jelas.

Adapun dalam pembuatan laporan keuangan PT. Garuda Airlines (GA) tidak mengadopsi secara keseluruhan pada pola IFRS. Misalnya dalam pembuattan laporan rekonsiliasi, di GA tidak mencantumkan adanya rekonsiliasi. Hal itu dikarenakan  pola PSAK sudah menyantumkan perlakuan akuntansi untuk item tersebut sehingga pihak GA merasa tidak perlu lagi menyantumkan rekonsiliasi tersebut.

Hal lain dalam pembuattan laporan konsilidasi pihak GA masih menggunakan PSAK No. 4 yaitu penggabungan laporan entitas terkait dan seluruh transaksi antar entitas, saldo, penghasilan dan beban eliminasi pada saat eliminasi.

1.c  Kesimpulan

Kesimpulan dari review yang telah dibuat bahwa konsep yang digunakan PT. Garuda Airlines (GA) Indonesia dalam pola IFRS adalah konsep yang mengacu kepada IFRS, dimana GA tetap menggunakan PSAK sebagai pedoman utama penyusunan laporan keuangan dan menggunakan IFRS sebagai pedoman alternatif apabila ada rules yang tidak diatur pada PSAK, terutama perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan.

Demikian review ini saya buat semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Mohon maaf bila masih banyak terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan materi dan isi review ini penuis terima dengan senang hati.

Sumber:

Anjasmoro, Mega. 2010. ““Adopsi International Financial Report Standard: “Kebutuhan atau Paksaan?” Studi Kasus Pada PT. Garuda Airlines Indonesia”” Skripsi yang dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. 
http://dharmate.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files

http://mazda4education.wordpress.com/2013/05/10/jurmal-adopsi-ifrs-ke-psak/

http://sistem-akuntansi1000.blogspot.com/2012/09/pengertian-standar-akuntansi-keuangan.html?m=1

Adopsi Pola PSAK di Indonesia

1.a  Pembahasan

1.a.1  Pemahaman PSAK

Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. Standar akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan.

Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahasan dalam membuat laporann keuangan.  Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

1.a.2  Pemahaman Standardisasi

Standardisasi adalah proses pembentukan standar teknis , yang bisa menjadi standar spesifikasi , standar cara uji , standar definisi , prosedur standar (atau praktik). Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kuantita, kualita, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Tidak boleh tidak standar harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan standar atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industry dimana perusahaan itu berada

1.a.3  Pemahaman Harmonisasi

Pengertian harmonisasi adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan. Namun, pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan komparabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standart harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai Negara. Secara sederhana pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional.Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional.

1.a.4  Pemahaman Konvergensi

Konvergensi adalah dua benda atau lebih bertemu/bersatu di suatu titik, pemusatan pandangan mata ke suatu tempat yang amat dekat. Istilah konvergensi ini bisa dipadukan dengan kata-kata lainnya, misalnya dalam konteks ini adalah IFRS. Sehingga, konvergensi ke IFRS berarti penggabungan atau pengintegrasian Standar, Interpretasi & Kerangka Kerja dlm rangka Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan yang diadopsi dari IFRS  yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Istilah konvergensi secara umum juga merujuk pada kaitannya dengan perkembangan Akuntansi yang ada diindonesia.

1.b  Ruang Lingkup

PT Garuda Indonesia (Persero) berdiri berawal pada saat perang tahun 1940-an. Pada waktu itu maskapai ini dikenal sebagai "Garuda Indonesian Airways." Adapun proses penyusunan Laporan Keuangan PT. Garuda Airlines (GA) adalah dengan pengumpulan data dari cabang-cabang GA yang tersebar di dalam dan luar negri. Karena GA merupakan perusahaan milik negara, saham dan modal pada GA merupakan milik pemerintah, sehingga Laporan Keuangan yang dibuat oleh GA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri BUMN dan menteri Keuangan.

Alasan awal PT. Garuda Airlines (GA) karena melakukan pola IFRS adalah tidak adanya ketentuan dalam PSAK yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan, sehingga pihak GA merasa perlu menjadikan IFRS sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan karena pada IFRS terdapat chapter yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan. Dengan adanya chapter tersebut, GA merasa lebih mudah dalam membuat laporan keuangan karena ada pedoman yang jelas.

Adapun dalam pembuatan laporan keuangan PT. Garuda Airlines (GA) tidak mengadopsi secara keseluruhan pada pola IFRS. Misalnya dalam pembuattan laporan rekonsiliasi, di GA tidak mencantumkan adanya rekonsiliasi. Hal itu dikarenakan  pola PSAK sudah menyantumkan perlakuan akuntansi untuk item tersebut sehingga pihak GA merasa tidak perlu lagi menyantumkan rekonsiliasi tersebut.

Hal lain dalam pembuattan laporan konsilidasi pihak GA masih menggunakan PSAK No. 4 yaitu penggabungan laporan entitas terkait dan seluruh transaksi antar entitas, saldo, penghasilan dan beban eliminasi pada saat eliminasi.

1.c  Kesimpulan

Kesimpulan dari review yang telah dibuat bahwa konsep yang digunakan PT. Garuda Airlines (GA) Indonesia dalam pola IFRS adalah konsep yang mengacu kepada IFRS, dimana GA tetap menggunakan PSAK sebagai pedoman utama penyusunan laporan keuangan dan menggunakan IFRS sebagai pedoman alternatif apabila ada rules yang tidak diatur pada PSAK, terutama perlakuan akuntansi untuk jasa penerbangan.

Demikian review ini saya buat semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Mohon maaf bila masih banyak terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan materi dan isi review ini penuis terima dengan senang hati.

Sumber:

Anjasmoro, Mega. 2010. ““Adopsi International Financial Report Standard: “Kebutuhan atau Paksaan?” Studi Kasus Pada PT. Garuda Airlines Indonesia”” Skripsi yang dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

http://dharmate.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files

http://mazda4education.wordpress.com/2013/05/10/jurmal-adopsi-ifrs-ke-psak/

http://sistem-akuntansi1000.blogspot.com/2012/09/pengertian-standar-akuntansi-keuangan.html?m=1

Perkembangan dan Klasifikasi

 

Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ada dalam lingkunagn operasinya. Pada awalnya, akuntansi diperuntukkan untuk jasa perbankkan tertentu dan digunakan dalam skema pemunguttan pajak. Selanjutnya mulai dikembangkan sistem pencatatan buku ganda untuk perusahaan dagang. Timbulnya perusahaan modern mendorong pelaporan dan auditing secara periodik.

Dalam hal ini kita harus mempelajari perkembangan akuntansi untuk memahami dengan lebih baik sistem akuntansi suatu Negara dengan mengetahui factor-faktor dasar yang mempengaruhi perkembangannya.

A.   Perkembangan

Standar dan praktik akuntansi di setiap Negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan dan budaya. Dapat diduga akan terjadinya perbedaan antarnegara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga dapat membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa.

Ada delapan faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan akuntansi internasional.

1.      Sumber pendanaan

Di Negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atau seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas) dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depandan risiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus pada perlindungan kreditor melalui pengukurang akuntansi yang konservatif. Oleh karena lembaga keuangan memilki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan, pengungkapan public yang luas dianggap tidak perlu. Contohnya adalah Negara Jepang dan Swiss.

2.      Sistem hukum

Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia barat memiliki dua orientasi dasar: kodifikasi hukum (sipil) dan hukum umum (kasus). Kodifikasi hukum utamanya diambil dari hukum Romawi dan kode Napoleon. Dalam Negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin-Romawi, hukum merupakan suatu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode lengkap. Tentu saja, terdapat hukum dasar, tetapi cenderung tidak terlalu detail dan lebih fleksibel bila dibandingkan dengan sistem kodifikasi umum.

3.      Perpajakkan

Di beberapa negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena setiap perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak.

4.      Ikatan politik dan Ekonomi

Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melaui penaklukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan (double-entry) yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa. Pendudukan Jerman selama perang dunia II menyebabkan Perancis menerapkan Plan Comptable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya AS di Jepang setelah berakhirnya perang dunia II. Banyak Negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain.

5.      Inflasi

Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya dan mempengaruhi tendensi suatu negara untuk menerapkan perubahna harga terhadap akun-akun perusahaa.

6.      Tingkat Perkembangan Ekonomi

Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha dalam suatu perekonomian manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Masalah akuntansi seperti penilaian asset tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sector manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru, seperti penilaian asset tidak berwujud dan sumber daya manusia semakin berkembang.

7.      Tingkat Pendidikan

Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit (sophisticated) akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pendidikan akuntansi yang professional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah.

8.      Budaya

Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variable budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu Negara (seperti sistem hukum). Hofstede mendasari empat dimensi budaya nasional (nilai social):

(1) Individualisme, merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan social yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung.

(2) Jarak kekuasaan, adalah sejauh mana hirarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima.

(3)  Penghindaran ketidakpastian, adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti.

(4) Maskulinitas, adalah sejauh mana peran gender dibedakan serta kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat ditekankan daripada hubungan dan perhatian.

            Berdasarkan hasil analisis Hofstede Gray mengusulkan suatu kerangka kerja yang menghubngkan budaya dan akuntansi. Ia mengusulkan empat dimensi nilai akuntansi yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara, yaitu:

(1)   Profesionalisme versus control wajib

Preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan professional individu dan regulasi sendiri kalangan professional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan.

(2)   Keseragaman versus fleksibilitas

Preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu.

(3)   Konservatisme versus optimisme

Preferensi terhadap ukuran-ukuran laba yang lebih konservatif merupakan hal yang konsisten dengan penghindaraan ketidakpastian yang kuat, yang berasal dari perhatian terhadap keamanan dan kebutuhan yang dipersepsikan untuk mengadopsi pendekatan yang hati-hati untuk menangani ketidakpastian peristiwa masa depan.

(4)   Kerahasiaan versus transparansi

Preferensi terhadap kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik.

B.   Klasifikasi

Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua cara: dengan pertimbangan dan secara empiris. Klasifikasi dengan pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistic untuk mengumpulkan data prinsip dan praktek akuntansi seluruh dunia. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karateristik khususnya. Klasifikasi mengungapkan sturktur dasar dimana anggota-anggota kelompok memiliki kesamaan dan yang membedakan kelompok-kelompok yang beraneka ragam satu sama lain.

1.      Empat Pendekatan terhadap Perkembangan Akuntansi

Klasifikasi awal yang dilakukan adalah yang diusulkan oleh Mueller pertengahan tahun 1960-an. Ia mengidentifikasikan empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di Negara-negara Barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar.

(1)   Berdasarkan pendekatan makro ekonomi

Praktik akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan  makro ekonomi nasional. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dan bukan memimpin kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengordinasikan kegiatan mereka dengan kebijakan nasional.

(2)   Berdasarkan pendekatan mikro ekonomi

Akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki.

(3)   Berdasarkan pendekatan disiplin independen

Akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba dan kesalahan. Akuntansi dianggap sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan, dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi. Bisnis menghadapi kerumitan dunia nyata dan ketidakpastian yang senantiasa terjadi melalui pengalaman, praktik, dan intuisi.

(4)   Berdasarkan pendekatan yang seragam

Akuntansi distandardisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrative oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan dan penyajian akan memudahkan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis. Secara umum, pendekatan seragam digunakan di Negara-negara dengan ketelibatan pemerintah yang besar dalam perncanaan ekonomi di mana akuntansi digunakan antara lain untuk mengukur kinerja, mengalokasikan sumber daya, mengumpulkan pajak dan mengendalikan harga akuntansi yang seragam.

2.      Sistem Hukum: Akuntansi Hukum Umum dengan Hukum Kode

Akuntansi juga dapat diklasifikasikan dengan sistem hukum suatu negara.

(1)   Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi investor luar. Akuntansi hukum umum disebut sebagai Anglo Saxon.

(2) Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik beorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Bank atau pemerintah mendominasi sumber keuangan dan pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan ditujukan untuk perlindungan kreditor. Akuntansi ini disebut juga “kontinental” atau “seragam secara makro”.

Pemberian karakter akuntansi memparalelkan hal yang disebut sebagai model “pemegang saham” dan “pihak berkepentingan” tata kelola perusahaan dalan negara hukum umum dan hukum kode.

3.      Sistem Praktik: Akuntansi Penyajian Wajar versus Kepatuhan Hukum

Banyak perbedaan akuntansi di tingkat nasional menjadi semakin hilang. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini:

(1)   Ratusan perusahaan saat ini mencatat sahamnya pada bursa efek di luar negara asal mereka

(2) Beberapa Negara hukum kode, secara khusus Jerman dan Jepang mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi pemerintah kepada kelompok sector swasta yang professional dan independent

(3)  Pentingnya pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di seluruh dunia. Perkembangan pasar saham merupakan prioritas utama dibeberapa negara, khususnya negara berkembang.

Klasifikasi yang didasarkan pada penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti:

(1) Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum)

(2) Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlakukan seperti itu (penyajian wajar) atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum)

(3) Pensiun dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja (kepatuhan hukum).

Masalah lain adalah penggunaan cadangan diskrit untuk meratakan laba dari suatu periode ke peroide yang lain. Pada tahun yang baik, beban tambahan dicatat dengan kredit terhadap akun cadangan dalam ekuitas pemegang saham. Pada tahun-tahun yang kurang baik cadangan dihapuskan untuk meningkatkan laba. Proses ini bertentangan dengan penyajian wajar dan jarang dilakukan di negara-negara dengan penyajian wajar dibandingkan dengan dinegara-negara yang menganut kepatuhan hukum.

Penyajian wajar dan substansi mengungguli bentuk (substance over form) merupakan ciri utama akuntansi hukum. Akuntansi hukum berorientasi terhadap kebutuhan pengambilan keputusan oleh investor luar. Laporan keuangan dirancang untuk membantu para investor dalam menilai kinerja manajemen dan memperkirakan arus kas dan keuntungan di masa depan.

Akuntansi kepatuhan hukum dirancang untuk memenuhi ketentuan yang dikenakan pemerintah seperti perhitungan laba kena pajak atau mematuhi rencana makroekonomi pemerintah nasional. Jumlah laba dapat pula menjadi dasar pembayara dividen kepada para pemegang saham dan bonus yang dibayarkan kepada para manajer dan karyawan. Pengukuran yang konsrvatif memastikan bahwa jumlah yang hati-hati dibagikan. Pola yang rata dalam laba dari tahun ke tahun berarti pajak, dividen, dan pembayaran bonus akan menjadi lebih stabil. Akuntansi kepatuhan hukum akan terus digunakan dalam laporan keuangan perusahaan secara individu yang ada dinegara-negara hukum kode di mana laporan konsolidasi menerapkan pelaporan dengan penyajian wajar. Dengan cara ini laopran dapat memberikan informasi kepada investor, sedangkan laporan perusahaan individual untuk memenuhi ketentuan hukum.

Sumber     :

D.S.Choi,Frederick dan Garyk,Meek.2005.International Accounting.Jakarta:Salemba Empat